sukabumimetro.com/ – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Sukabumi, berupaya memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan mengintensifkan koordinasi lintas sektor untuk menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau. Upaya tersebut, dibahas dalam High Level Meeting (HLM) TPID yang diselenggarakan di Balai Kota Sukabumi.
Pertemuan yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, menjadi momentum untuk memperkuat strategi TPID dalam mengantisipasi gejolak harga serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia.
Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi mengatakan, pengendalian inflasi membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat. TPID harus mampu menyatukan langkah agar kebijakan yang dirumuskan dapat mendukung stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat. “Kolaborasi yang terbangun diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai fondasi kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, melindungi daya beli masyarakat, serta menciptakan iklim ekonomi yang kondusif di Kota Sukabumi,” kata Andang kepada Radar Sukabumi, Selasa (27/10).
Dalam pembahasan tersebut, TPID menitikberatkan pengendalian inflasi pada empat aspek utama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. “Keempat aspek ini menjadi landasan dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok di pasaran,” ujarnya.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian yakni, pemantauan harga secara rutin di pasar tradisional. Melalui pemantauan tersebut, TPID dapat mengetahui perkembangan harga berbagai komoditas sekaligus mengidentifikasi potensi kenaikan yang perlu segera diantisipasi. Selain memantau harga, TPID juga mendorong penguatan koordinasi untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia dan distribusinya berjalan lancar dari produsen hingga konsumen. “Langkah ini penting untuk mengantisipasi gangguan pasokan yang dapat memicu kenaikan harga di tingkat masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Eneng Rahmi menambahkan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu instansi. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat. “Perlu kerja sama yang erat antar pemerintah daerah, pusat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang kuat adalah kunci agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang stabil dan terjangkau,” timpalnya.
TPID juga menekankan, pentingnya mengantisipasi lonjakan permintaan pada periode tertentu melalui perencanaan pasokan dan distribusi yang lebih baik. Di sisi lain, komunikasi yang cepat dan akurat diperlukan agar perkembangan harga serta ketersediaan barang dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat. Melalui High Level Meeting ini, TPID Kota Sukabumi diharapkan semakin solid dalam menjalankan fungsi koordinasi dan pengendalian inflasi. “Langkah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemantauan yang konsisten serta respons cepat terhadap perubahan harga dan pasokan, sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga dan daya beli masyarakat terlindungi,” pungkasnya. (Bam)
