Kota Sukabumi

Rekonsiliasi PAD Triwulan III, BPKPD Perkuat Akurasi Data Penerimaan Daerah

×

Rekonsiliasi PAD Triwulan III, BPKPD Perkuat Akurasi Data Penerimaan Daerah

Sebarkan artikel ini

sukabumimetro.com/ – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi mengikuti rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan III Tahun Anggaran 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Selasa (27/10/2026), di Mess Bapenda Jabar, Kota Cimahi.

Kepala BPKPD Kota Sukabumi, Sandra Utama Teguh, menilai rekonsiliasi menjadi bagian penting untuk memastikan data penerimaan daerah tercatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Keselarasan data penerimaan menjadi hal penting agar pelaporan pendapatan daerah lebih akurat, transparan, dan akuntabel," ujar Sandra.

Ia memeparkan, rekonsiliasi tersebut mencakup sejumlah komponen penerimaan, mulai dari pajak daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), hingga opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Penyelarasan dilakukan untuk memastikan data yang dimiliki pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat dicocokkan sebagai dasar pelaporan," jelasnya.

Menurut Sandra, koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar pengelolaan pendapatan tidak hanya berorientasi pada pencatatan angka, tetapi juga menjamin kualitas informasi keuangan yang digunakan dalam evaluasi dan perencanaan.

"Melalui rekonsiliasi ini, koordinasi antar pemerintah daerah diharapkan semakin kuat sehingga pengelolaan dan pelaporan penerimaan dapat berjalan lebih tertib. Hal ini menjadi tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut," kata Sandra.

Bagi Pemerintah Kota Sukabumi, akurasi data pendapatan merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah. Data yang selaras dapat membantu pemerintah memantau penerimaan, mengevaluasi capaian, serta mengidentifikasi langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan PAD.

"Kami berkomitmen melanjutkan pengelolaan pendapatan yang transparan, akuntabel, dan optimal. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta meningkatkan manfaat anggaran bagi masyarakat," pungkasnya. (ris)