sukabumimetro.com/ – Ketepatan perencanaan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya program yang disusun, tetapi juga oleh kualitas data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Salah satu unsur penting dalam mendukung hal tersebut adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang survei dan pemetaan.
Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Mohamad Hasan Asari melalui kegiatan pendampingan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, mendorong agar kebutuhan tenaga teknis di lingkungan pemerintah daerah dihitung secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Bappeda Kota Sukabumi, tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Surveyor Pemetaan yang telah disampaikan oleh perangkat daerah.
Pendampingan ini menghadirkan narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG) secara daring untuk memberikan arahan dalam proses penyusunan kebutuhan jabatan tersebut.
“Kebutuhan tenaga surveyor pemetaan berkaitan erat dengan upaya pemerintah daerah menghasilkan informasi geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Hasan.
Ia memaparkan, data spasial dibutuhkan untuk mendukung berbagai proses perencanaan, mulai dari identifikasi potensi wilayah, pemetaan kebutuhan infrastruktur, hingga penyusunan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dalam konteks tersebut, penyusunan kebutuhan jabatan fungsional tidak cukup hanya didasarkan pada jumlah pegawai yang tersedia. “Perlu ada perhitungan yang mempertimbangkan kebutuhan pekerjaan, beban tugas, serta fungsi masing-masing perangkat daerah agar penempatan sumber daya manusia lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Mohamad Hasan Asari menempatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas data sebagai bagian penting dalam mendukung perencanaan pembangunan Kota Sukabumi.
“Melalui pendampingan bersama BIG, proses penyusunan kebutuhan jabatan diharapkan memiliki acuan yang lebih jelas dan sesuai dengan ketentuan serta kebutuhan organisasi,” jelasnya.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi perencanaan pembangunan berbasis data. Dengan dukungan tenaga teknis yang sesuai dan informasi geospasial yang akurat, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih terukur, menentukan prioritas pembangunan secara tepat, serta meningkatkan kualitas perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pada akhirnya, penguatan jabatan fungsional Surveyor Pemetaan bukan semata-mata persoalan pemenuhan formasi pegawai. Ketersediaan tenaga yang kompeten diharapkan mampu menunjang proses perencanaan agar pembangunan Kota Sukabumi semakin terarah, berbasis data, dan berkelanjutan,” tandasnya. (ris)
