sukabumimetro.com/ – Pembangunan saluran air bersih bagi penerima manfaat di RW 06, Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, menuai keluhan warga. Proyek yang semestinya mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih itu justru menyisakan persoalan, mulai dari minimnya sosialisasi, gangguan kebisingan, hingga kondisi jalan yang kembali rusak setelah bekas galian diperbaiki.
Tokoh pemuda setempat, Ganjar Ras Sasmita, mengungkapkan, dirinya menerima aduan dari sedikitnya 10 kepala keluarga (KK) yang merasa terdampak oleh pelaksanaan pembangunan tersebut. Keluhan itu tidak hanya menyangkut aktivitas pengerjaan yang dinilai mengganggu kenyamanan, tetapi juga cara pelaksana proyek menangani dampak pekerjaan di lingkungan permukiman.
Menurut Ganjar, tidak adanya sosialisasi kepada warga sebelum pekerjaan dimulai membuat masyarakat tidak memiliki informasi yang memadai mengenai aktivitas pembangunan di sekitar tempat tinggal mereka. Kondisi tersebut memicu ketidaknyamanan, terlebih ketika proses pengerjaan menimbulkan kebisingan.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah kondisi bekas galian yang dinilai tidak diperbaiki secara maksimal. Jalan yang sempat ditangani setelah penggalian disebut kembali mengalami kerusakan, sehingga berpotensi mengganggu aktivitas warga dan kenyamanan pengguna jalan.
“Keluhan warga ini harus menjadi perhatian serius. Pembangunan memang penting, apalagi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Namun, pelaksanaannya jangan sampai mengabaikan warga yang terdampak langsung. Sosialisasi, pengerjaan yang tertib, dan pemulihan kondisi jalan harus menjadi bagian dari tanggung jawab pelaksana,” demikian pokok kritik yang disampaikan Ganjar.
Selain persoalan teknis, warga juga menyoroti tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pembangunan. Ketiadaan papan tersebut membuat informasi mengenai pekerjaan yang sedang berlangsung tidak terlihat secara terbuka oleh masyarakat. Padahal, keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek penting agar warga mengetahui pelaksanaan pembangunan di lingkungannya.
Ganjar berharap pihak pelaksana segera merespons aduan warga, memperbaiki kembali jalan yang rusak, serta memastikan pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan kenyamanan lingkungan.
Ia menilai, pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat semestinya juga disertai tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan selama proses pengerjaan.
Sementara itu, Lurah Gunungpuyuh, Mamat, mengakui pihak kelurahan mengalami kesulitan menghubungi pelaksana ketika menerima aduan dari masyarakat. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam menindaklanjuti keluhan warga yang terdampak pembangunan.
Mamat menegaskan, pemerintah kelurahan pada prinsipnya mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan pelaksanaan pekerjaan yang tertib, koordinasi yang baik, serta perhatian terhadap kepentingan warga sekitar.
“Kami berharap jangan sampai pembangunan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat justru menimbulkan permasalahan baru akibat kurangnya koordinasi atau lambatnya penanganan keluhan,” ujarnya.
Keluhan warga RW 06 kini menjadi catatan penting bagi pihak terkait agar pelaksanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan fisik. Respons terhadap pengaduan, keterbukaan informasi, dan pemulihan fasilitas umum yang terdampak juga perlu mendapat perhatian agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat tanpa meninggalkan persoalan baru di lingkungan permukiman.
Hingga berita ini diterbitkan belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak pelaksana atau terkait. (ris)
