PENUTUP: SIAPA MENJAGA SANG PENJAGA?
Putusan MK Nomor 260/PUU-XXIII/2025 mengajukan sebuah pertanyaan konstitusional yang jauh lebih besar daripada persoalan peradilan militer.
Jika DPR dan Presiden harus tunduk kepada konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi juga harus tunduk kepada konstitusi.
Jika pembentuk undang-undang tidak boleh bertindak sewenang-wenang, maka hakim konstitusi juga tidak boleh menggunakan kewenangan tanpa batas.
Jika petitum membatasi apa yang diminta kepada pengadilan, penyimpangan yang sangat jauh dari objek permohonan harus memperoleh pembenaran konstitusional yang luar biasa kuat.
Jika Kelsen menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, maka perubahan Mahkamah menjadi positive legislator tidak boleh berlangsung tanpa batas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dan bila akibat suatu putusan berpotensi menghapus dasar hukum bagi sebuah sistem peradilan secara keseluruhan, kita berhak bertanya apakah obat konstitusional yang diberikan lebih besar daripada penyakit yang hendak disembuhkan.
Pada akhirnya pertanyaan terbesar Putusan 260 bukan:
“Apakah peradilan militer perlu direformasi?”
Reformasi tentu dapat dilakukan.
Pertanyaan konstitusional yang lebih mendasar adalah:
“Apakah Mahkamah Konstitusi boleh menentukan sedemikian jauh bagaimana reformasi itu harus dilakukan, bahkan dengan menempatkan keberlakuan seluruh undang-undang sebagai taruhannya?”
Hans Kelsen mengajarkan bahwa pengadilan konstitusi diperlukan agar parlemen tidak menjadi penguasa tanpa batas.
Tetapi filsafat konstitusionalisme mengajarkan satu hal yang lebih fundamental:
setiap kekuasaan harus mempunyai batas — termasuk kekuasaan hakim konstitusi.
Karena apabila penjaga konstitusi tidak lagi mengenal batas kekuasaannya sendiri, muncul pertanyaan klasik yang tak pernah kehilangan relevansinya:
Quis custodiet ipsos custodes?
Siapa yang akan menjaga para penjaga?