sukabumimetro.com/ – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi, mulai memperkuat persiapan penerapan aplikasi Satu Data Jawa Barat (Sadajabar) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem ini, dapat membantu pemerintah memetakan persoalan masyarakat secara lebih detail, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga kemiskinan.
Kepala Diskominfo Kota Sukabumi, Endah Aruni mengatakan, aplikasi Sadajabar dapat mempermudah pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Data yang tersaji secara terperinci diharapkan menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menentukan langkah penanganan yang lebih cepat dan tepat sasaran.
“Untuk bisa melihat data pendidikan, kemiskinan, pengangguran. Nanti aplikasi ini bisa melihat misal data anak tidak sekolah sehingga penanganannya bisa cepat. Kita akan mengadakan rakor kembali untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap semua perangkat daerah terkait,” kata Endah kepada Radar Sukabumi, belum lama ini.
Menurutnya, pemahaman perangkat daerah menjadi salah satu hal penting agar pemanfaatan Sadajabar dapat berjalan optimal. “Karena itu, Diskominfo Kota Sukabumi berencana menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai penggunaan aplikasi tersebut,” paparnya.
Dalam kebijakan pengelolaannya, Diskominfo Kota Sukabumi juga akan ditunjuk sebagai admin Wali Data tingkat kota. Selain itu, Pemerintah Kota Sukabumi berencana membentuk tim pengelolaan akun Sadajabar mulai dari tingkat dinas hingga kecamatan dan kelurahan.
“Melalui penguatan koordinasi tersebut, diharapkan dapat mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data lintas perangkat daerah. Dengan demikian, informasi yang tersedia dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sukabumi, Fajar Rajasa menambahkan, bahwa optimalisasi Sadajabar menjadi salah satu indikator penilaian Gubernur Jawa Barat terhadap kinerja kepala daerah.
“Karena itu, seluruh perangkat daerah terkait diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam mendukung penerapan sistem tersebut,” singkatnya. (bam)
