Instruksi juga diberikan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota agar tidak berpangku tangan. Mekanisme eskalasi berjenjang disiapkan: jika penanganan di tingkat kabupaten/kota menemui jalan buntu, kasus wajib dilaporkan ke provinsi. Herman bahkan menyatakan kesiapannya turun langsung apabila seluruh tahapan belum membuahkan hasil.
Bagi Herman, penuntasan ATS bukan sekadar program, melainkan amanat konstitusi. “Aparatur pemerintah harus punya keberanian dan tanggung jawab moral,” tegasnya. Melalui gerakan terpadu ini, Pemprov Jabar optimistis angka anak tidak sekolah dapat ditekan signifikan. Lebih dari itu, langkah ini adalah komitmen nyata untuk menyelamatkan masa depan generasi muda Jawa Barat.(*)