BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan langkah baru untuk menekan angka anak tidak sekolah (ATS). Sekda Jabar, Herman Suryatman, menginstruksikan pembentukan Tim Pemburu ATS hingga tingkat desa dan kelurahan, melibatkan camat, kepala desa, serta lurah. Gerakan ini diharapkan mampu memastikan setiap anak usia sekolah kembali mendapatkan hak pendidikan.
Dalam keterangan di Bandung, Herman menegaskan bahwa penanganan ATS tidak boleh hanya diserahkan kepada Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama. “Pekan depan kami akan mengundang semua camat di Jawa Barat. Selanjutnya, camat bersama lintas sektor akan mengedukasi kepala desa dan lurah se-Jabar. Kami bahkan akan membentuk tim pemburu anak tidak sekolah di desa,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa persoalan ATS harus menyentuh akar sosial di tingkat keluarga. Faktor ekonomi, kewajiban membantu orangtua, hingga kondisi disabilitas menjadi hambatan yang harus dipahami secara bijaksana. “Jangan hanya berpikir kenapa tidak sekolah. Kita harus tahu kondisinya,” kata Herman.
Sebagai solusi alternatif, Pemprov Jabar mengoptimalkan peran PKBM dan jalur pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. Skema belajar fleksibel ini dinilai mampu menjawab kebutuhan anak-anak yang terkendala mengikuti pendidikan formal reguler. Herman menegaskan bahwa komunikasi langsung dengan keluarga membuka peluang besar untuk mengembalikan anak ke jalur pendidikan.