BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah berani untuk menekan angka anak tidak sekolah. Sekda Jabar, Herman Suryatman, menginstruksikan pembentukan Tim Pemburu Anak Tidak Sekolah hingga tingkat desa dan kelurahan. Gerakan lintas sektor ini diharapkan mampu memastikan setiap anak usia sekolah kembali mendapatkan akses pendidikan.
Dalam siaran persnya, Herman menegaskan bahwa persoalan anak tidak sekolah tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama. Sinergi lintas instansi dari provinsi hingga desa diperlukan untuk memahami kondisi riil keluarga. “Jangan hanya berpikir kenapa tidak sekolah. Kita harus tahu kondisinya. Pemerintah daerah harus hadir dengan solusi kreatif dan fleksibel,” ujarnya.
Faktor ekonomi, kewajiban membantu orangtua, hingga kondisi disabilitas disebut sebagai hambatan utama. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemanfaatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. Waktu belajar yang fleksibel dinilai sangat membantu anak-anak yang terkendala mengikuti pendidikan formal reguler.
Instruksi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pendidikan di Aula Dewi Sartika, Kantor Disdik Jabar, Bandung, Senin (12/10). Herman meminta kepala dinas pendidikan kabupaten/kota turun langsung menemui keluarga, bukan sekadar membuat laporan administratif. Mekanisme eskalasi berjenjang juga disiapkan apabila penanganan di tingkat bawah menemui kendala.