sukabumimetro.com/ – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, terus berupaya mengejar penyelesaian sisa kerugian negara hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025. Dari hasil pemeriksaan tersebut, masih terdapat sekitar Rp428 juta yang hingga kini dalam proses pemulihan.
Kepala Inspektorat Kota Sukabumi, Yudi Yustiawan mengatakan, penyelesaian sisa kerugian negara tersebut terus dipantau. Pemkot Sukabumi menargetkan seluruh kewajiban itu dapat dikembalikan hingga akhir 2026. “Yang pemeriksaan 2025, sisanya kalau tidak salah Rp428 juta. Masih berproses dan dimonitor oleh BPK. Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini yang Rp428 juta itu bisa dipulihkan atau dikembalikan,” kata Yudi kepada Radar Sukabumi, Rabu (30/9).
Menurutnya, pemulihan kerugian negara menjadi bagian penting dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya memperbaiki dan memperkuat tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Sementara itu, seluruh kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2024 disebut telah dikembalikan.
“Inspektorat memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan tetap dipantau hingga benar-benar diselesaikan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Yudi menegaskan, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali tidak berarti Pemerintah Kota Sukabumi terbebas dari temuan pemeriksaan.
“WTP itu opini dari BPK. Kita sudah mendapatkan yang ke-12. Tapi bukan berarti tidak ada temuan,” ucapnya.
Ia menjelaskan, temuan pemeriksaan dapat berkaitan dengan persoalan administrasi maupun kerugian negara. Masing-masing memiliki mekanisme penyelesaian, termasuk kewajiban pemulihan apabila ditemukan kerugian keuangan negara. “Tidak ada batas nominal. Cuma ada batas waktu pemulihannya. Kerugian negara itu ada waktu 60 hari untuk dipulihkan,” ujarnya.
Apabila kewajiban tersebut tidak diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan, aparat penegak hukum (APH) dapat masuk sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Namun, Yudi menegaskan hal tersebut bukan berarti penanganan otomatis diambil alih APH.
“Bukan diambil alih. APH bisa masuk untuk mengusut itu. Kecuali kalau ada kasus-kasus khusus, misalnya tindak pidana korupsi,” cetusnya.
Selain mengejar pengembalian kerugian negara, Inspektorat Kota Sukabumi juga memperkuat upaya pencegahan melalui pengawasan terhadap berbagai potensi risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada penilaian Monitoring Center for Prevention (MCSP) 2025, Kota Sukabumi memperoleh skor sekitar 89 atau mendekati 90 poin dan berada di zona hijau. Namun, capaian tersebut menurut Yudi tidak boleh dimaknai sebagai jaminan bahwa potensi korupsi sudah tidak ada.
“Zona hijau bukan berarti tidak ada korupsi. Bisa saja terjadi. Karena itu pada 2026 penilaian MCSP menggunakan risk-based surveillance,” bebernya.
Pendekatan risk based surveillance tersebut, akan menjadi bagian dari proses penilaian sepanjang 2026. Hasilnya baru dapat terlihat setelah seluruh proses selama satu tahun selesai dan menjadi bahan evaluasi pada 2027. Yudi juga meminta seluruh perangkat daerah menjadikan temuan pemeriksaan sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Salah satu targetnya adalah memastikan persoalan yang sama tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya.
“Kita harus optimis. Hanya kita juga harus belajar dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Artinya, jangan lagi ada temuan yang sama,” tegasnya.
Ia mendorong seluruh SKPD memperkuat pengelolaan anggaran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Khusus pekerjaan fisik, kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan dan spesifikasi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan.
“Kalau dari segi fisik ada kelebihan pembayaran, itu harus dikembalikan. Atau misalnya tidak sesuai spek, dihitung dan dikualifikasi besarannya, itu harus dikembalikan,” pungkasnya. (bam)
