SLEMAN — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau seluruh civitas akademika Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) untuk senantiasa menghidupkan tradisi dialektika dan iklim berpikir kritis di lingkungan kampus.
Meskipun STPN berstatus sekolah semi-kedinasan, Nusron meminta pihak pengelola tidak ragu menghadirkan tokoh dari berbagai latar belakang pemikiran—termasuk para kritikus yang kerap memberikan masukan pedas terhadap kebijakan pemerintah maupun kementerian.
“Tradisi dialektika berpikir tidak boleh mati di mana pun berada. Saya minta (kampus) tidak segan mengundang tokoh yang kritis terhadap negara dan kebijakan kita,” tegas Nusron saat membuka Kuliah Umum di Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta di kutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN pada Jumat (4/9).
Nusron mengibaratkan dinamika pertukaran gagasan dengan “filsafat apel” karya George Bernard Shaw. Jika dua orang saling bertukar buah apel, masing-masing tetap hanya memegang satu buah. Namun, apabila yang ditukarkan adalah ide atau wawasan, kedua belah pihak justru akan pulang membawa dua sudut pandang baru.
Akar Pengelolaan Tanah Kuliah umum bertajuk “Tanah, Negara, dan Rakyat: Memaknai Kembali Transformasi Pelayanan Pertanahan dalam Perspektif Kebangsaan” tersebut menghadirkan akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung sebagai penceramah utama. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian ATR/BPN, Kakanwil BPN, serta lebih dari 500 taruna-taruni STPN.
Dalam pemaparannya, Rocky menyoroti pentingnya ruang perdebatan ilmiah dalam forum akademik. Menurutnya, pemikiran bersikap terbuka dan wajib diuji melalui sanggahan, berbeda dengan doa yang sifatnya mutlak. “Kuliah umum kalau tidak ada yang membantah, itu namanya doa. Pikiran harus dibantah,” ujar Rocky di hadapan para mahasiswa.
Ia juga membedakan tiga cara pandang utama dalam pemaknaan dan pengelolaan tanah di Indonesia. Rocky menekankan bahwa pendekatan filosofis diperlukan untuk membongkar akar persoalan pertanahan agar tidak ada realitas politik maupun sosial yang tersembunyi. (Den)
