Dari sisi pelayanan publik, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 89,24, melampaui target 88. Capaian tersebut patut diapresiasi sebagai indikator positif. Namun, kualitas pelayanan tetap perlu diperiksa berdasarkan pemerataan akses, pengalaman masyarakat, serta kemampuan pemerintah menyelesaikan pengaduan secara cepat dan tepat. [3]
Tantangan pembangunan juga tidak boleh diabaikan. Laporan kinerja pemerintah mencatat tingkat kemantapan jalan kabupaten sebesar 62,41 persen, di bawah target 75,53 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa konektivitas wilayah masih memerlukan perhatian. Bagi Kabupaten Sukabumi yang memiliki wilayah luas dan potensi pertanian serta pariwisata, infrastruktur jalan bukan sekadar persoalan fisik, melainkan juga penentu akses pasar, biaya distribusi, dan kesempatan ekonomi masyarakat. [3]
Dalam perspektif pembangunan, capaian dan tantangan tersebut perlu ditempatkan secara seimbang. Penghargaan kualitas kebijakan, program kesehatan, beasiswa, dan indikator kepuasan masyarakat memberikan dasar untuk mengapresiasi upaya pemerintah. Sementara itu, pekerjaan infrastruktur dan penguatan tata kelola menjadi agenda penting agar hasil pembangunan semakin merata.
Ke depan, menurut saya, terdapat tiga ruang strategis yang perlu diperkuat. Pertama, memastikan bahwa setiap program prioritas memiliki indikator hasil yang terukur dan dapat diakses publik. Kedua, menghubungkan pembangunan infrastruktur dengan penguatan ekonomi lokal, khususnya pertanian, UMKM, dan pariwisata. Ketiga, memperluas kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, dunia usaha, dan masyarakat sipil.
Pengalaman di lingkungan gerakan mahasiswa mengajarkan bahwa pembangunan membutuhkan partisipasi, gagasan, dan keberanian untuk menguji kebijakan dengan data. Generasi muda Sukabumi perlu memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkontribusi melalui riset, inovasi, kewirausahaan, serta penyampaian aspirasi yang konstruktif.
Dua tahun pertama kepemimpinan bukanlah akhir dari perjalanan pembangunan. Momentum ini seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat hal-hal yang telah berjalan baik, memperbaiki kekurangan, dan memastikan bahwa visi Sukabumi Mubarakah semakin nyata dalam kehidupan masyarakat.
Apresiasi yang paling bermakna terhadap kepemimpinan Bupati Asep Japar bukanlah pujian tanpa catatan, melainkan pengakuan atas capaian yang terverifikasi sekaligus dukungan terhadap upaya perbaikan. Dengan kepemimpinan yang konsisten, kebijakan berbasis data, dan kolaborasi yang luas, Kabupaten Sukabumi memiliki peluang untuk membangun masa depan yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. **