Oleh:Muhammad Daniyal stis
Aktivis Muda Sukabumi | Mantan Menteri Koordinator Sosial Politik BEM KM IPB
*SUKABUMI* — Menjelang dua tahun kepemimpinan Bupati Sukabumi H. Asep Japar pada Februari 2027, penting bagi masyarakat untuk melihat pembangunan daerah secara objektif: mengapresiasi capaian yang dapat dibuktikan, memahami tantangan yang masih dihadapi, serta merumuskan agenda perbaikan bagi masa depan Kabupaten Sukabumi.
Sebagai aktivis muda asal Sukabumi yang pernah mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator Sosial Politik BEM KM IPB, saya memandang kepemimpinan daerah tidak cukup dinilai dari popularitas atau banyaknya program yang diumumkan. Ukuran yang lebih substantif adalah kemampuan pemerintah menerjemahkan visi menjadi kebijakan yang berkualitas, pelayanan yang semakin baik, dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Salah satu perkembangan yang layak diapresiasi adalah diperolehnya penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025. Berdasarkan publikasi pemerintah daerah, Kabupaten Sukabumi menjadi satu dari delapan kabupaten dan 30 instansi pemerintahan yang menerima penghargaan dengan kualifikasi unggul dari Lembaga Administrasi Negara. Penghargaan ini menjadi indikasi positif bagi upaya penguatan kualitas kebijakan di lingkungan pemerintahan daerah. [1]
Di bidang pelayanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga meluncurkan program Sukabumi Sakti, yang memberikan pelayanan pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis di puskesmas dengan menunjukkan KTP. Peluncuran pada Mei 2025 menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperluas akses pelayanan kesehatan. Pemerintah juga melaporkan penyaluran beasiswa tahfiz Al-Qur’an kepada 40 siswa sekolah dasar dan 64 siswa sekolah menengah pertama pada April 2025. [2]
Program-program tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menghubungkan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan hingga dukungan pendidikan. Meski demikian, evaluasi selanjutnya perlu melihat jumlah penerima manfaat secara keseluruhan, kesinambungan pembiayaan, kualitas layanan, dan dampak program terhadap masyarakat.