“BPKPD harus menyerahkan laporan triwulan PBJT ke DPRD sebagai bentuk akuntabilitas. Kalau menutup-nutupi, jelas mencurigakan,” tegasnya.
Tak hanya mengajukan kritik dari dalam sistem, Inggu juga mengajak masyarakat untuk aktif memeriksa struk pembelian dan menyuarakan tuntutan transparansi melalui media sosial. “Tag Pemkot dan BPKPD. Tulis: ‘Buka Data Pajak Kami!’ Ini uang publik, bukan untuk disembunyikan,” ujarnya.(bam/d)
