RADARJABAR.COM – Upaya Pemerintah Kota Sukabumi menekan angka stunting terus diperkuat melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Penanganan persoalan gizi dan tumbuh kembang anak tidak lagi dipandang sebagai tugas satu dinas, melainkan membutuhkan kerja bersama secara terintegrasi.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti, mengatakan pemerintah daerah memiliki tim khusus yang bertugas mempercepat penurunan stunting sekaligus mencegah adanya stunting baru. Tim tersebut melibatkan berbagai perangkat daerah dengan Wakil Wali Kota sebagai ketua dan Bappeda sebagai sekretariat.
Penanganan stunting dilakukan melalui pendekatan konvergensi. Artinya, setiap perangkat daerah memiliki peran sesuai tugas dan kewenangannya, baik melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. “Stunting itu tidak hanya diintervensi oleh satu dinas saja, misalnya Dinas Kesehatan. Ini kerja bareng, kolaborasi dan konvergensi antara berbagai perangkat daerah yang ada di Kota Sukabumi,” kata Nenden Eviyant kepada Radar Sukabumi, Kamis (8/10).
Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan memiliki peran dalam intervensi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil serta pemenuhan kebutuhan gizi bayi dan balita. “Sementara perangkat daerah lainnya mendukung dari sisi lingkungan, sanitasi, ketahanan pangan hingga pemberdayaan keluarga,” paparnya.
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) memiliki peran dalam edukasi dan pendampingan keluarga. Adapun, DPUTR berperan dalam akses terhadap air minum dan sanitasi yang aman. “Begitu pula Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) yang memiliki program pemanfaatan pekarangan untuk mendukung ketersediaan pangan dan pemenuhan gizi keluarga,” ucapnya.
Di tengah berbagai upaya tersebut, Kota Sukabumi juga mencatat prestasi dalam penilaian kinerja percepatan penurunan stunting. Berdasarkan hasil penilaian web monitoring Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Kota Sukabumi memperoleh nilai 88,71 dan berhasil masuk jajaran lima besar kabupaten/kota dengan kinerja terbaik di Jawa Barat. “Capaian 88,71 ini merupakan hasil kerja bersama. Tidak hanya intervensi spesifik oleh Dinas Kesehatan, tetapi melibatkan seluruh stakeholder dan perangkat daerah,” jelasnya.
Nenden menyebut, capaian tersebut menjadi gambaran komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Sukabumi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat program percepatan penurunan stunting. Namun, prestasi itu tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri.
Justru, capaian tersebut menjadi motivasi untuk memperkuat kolaborasi agar angka prevalensi stunting di Kota Sukabumi terus ditekan. “Terlebih pemerintah memiliki target untuk mendekati sasaran nasional sebesar 14 persen,” imbuhnya.
Jika melihat perjalanan beberapa tahun terakhir, angka prevalensi stunting Kota Sukabumi sempat mengalami fluktuasi. Pada 2021 tercatat 19,1 persen, kemudian meningkat menjadi 19,2 persen pada 2022. Kenaikan cukup tajam terjadi pada 2023 yang mencapai 26,9 persen. Namun, kondisi tersebut berhasil ditekan pada 2024 hingga berada di angka 19,7 persen. “Untuk angka terbaru 2026, pengukuran dari pemerintah pusat masih belum tersedia sehingga belum dapat dipastikan berapa persentase prevalensi stunting tahun berjalan,” imbuhnya.
Menurut Nenden, penurunan stunting dipengaruhi banyak faktor. Selain persoalan asupan gizi, kondisi sanitasi, lingkungan, pola asuh dan kondisi sosial ekonomi keluarga juga turut berpengaruh. Karena itu, peran kader Posyandu menjadi bagian penting dalam strategi penanganan stunting. Kader berada dekat dengan keluarga dan dapat membantu memastikan berbagai intervensi benar-benar diterima oleh sasaran, mulai dari ibu hamil hingga bayi dan balita. “Yang paling penting itu adalah ibu hamil,” tuturnya.
Selain program intervensi gizi lainnya, pemberian makanan bergizi juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam upaya pencegahan stunting. Program tersebut menyasar kelompok sasaran, termasuk bayi, balita dan ibu hamil. Bappeda dalam penanganan stunting lebih banyak berperan sebagai koordinator yang mengorkestrasi berbagai perangkat daerah agar target layanan dapat terpenuhi. Di antaranya memastikan intervensi terhadap ibu hamil, bayi, balita hingga remaja putri berjalan sesuai sasaran.
“Bappeda selaku koordinator mengorkestrasi setiap perangkat daerah. Ada capaian-capaian yang harus dipenuhi dari 31 indikator layanan, seperti berapa ibu hamil yang diintervensi, berapa bayi dan balita yang diberikan kecukupan gizi, serta remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah,” ungkapnya.
Lebih jauh, Nenden menilai persoalan stunting juga memiliki keterkaitan dengan kemiskinan, meski keluarga miskin tidak otomatis mengalami stunting. Faktor pola asuh dan kebiasaan dalam pemberian makanan bergizi juga menjadi perhatian yang tidak kalah penting.
“Karena itu, penanganan stunting di Kota Sukabumi membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, keluarga hingga masyarakat,” tambahnya.
Semangat kolaborasi tersebut, diharapkan mampu memperkuat berbagai program yang sudah berjalan, termasuk Gerakan Nutrisi Telur untuk Keluarga Berisiko Stunting (Genting).
Dengan berbagai intervensi yang terus diperkuat, Pemerintah Kota Sukabumi berharap tren penurunan stunting dapat kembali berlanjut. “Targetnya bukan sekadar mengejar angka, tetapi memastikan anak-anak Sukabumi tumbuh sehat, memiliki kecukupan gizi dan memperoleh kesempatan berkembang secara optimal,” tandasnya. (bam)
