CIBEUREUM – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui pendampingan penginputan inovasi daerah.
Hal itu dilaksanakan Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi bersama Puskesmas se-Kota Sukabumi sebagai bagian dari persiapan mengikuti penilaian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Bidang Litbang Bappeda Kota Sukabumi tersebut difokuskan pada fasilitasi penyusunan dan pelaporan inovasi daerah agar memenuhi indikator penilaian yang ditetapkan pemerintah pusat.
Tim Litbang memberikan pendampingan mulai dari verifikasi kelengkapan data, penginputan ke aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), hingga memastikan seluruh dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan.
Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Mohammad Hasan Asari, mengatakan pendampingan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas inovasi yang lahir dari perangkat daerah, termasuk sektor pelayanan kesehatan.
Ia menilai, inovasi tidak hanya menjadi kebutuhan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi tolok ukur daya saing dan tata kelola pemerintahan.
“Melalui pendampingan ini kami ingin memastikan setiap inovasi yang diajukan benar-benar memenuhi aspek kebaruan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dapat diimplementasikan secara optimal, serta memiliki keberlanjutan,” ujar Hasan Asari.
“Dengan demikian, inovasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi persyaratan penilaian IGA, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” sambung Hasan.
Ia berharap proses pendampingan tersebut dapat mendorong perangkat daerah semakin aktif menghadirkan berbagai terobosan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Selain meningkatkan nilai Kota Sukabumi dalam ajang Innovative Government Award 2026, inovasi yang berkualitas juga diharapkan menjadi budaya kerja yang terus berkembang di seluruh perangkat daerah demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (ris)
