JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat upaya memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Lewat program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) periode 2025–2029, ATR/BPN menargetkan pendaftaran tanah sistematis hingga seluas 4,8 juta hektare.
Program strategis bernilai jangka panjang ini dilaksanakan dengan dukungan pendanaan dari Bank Dunia (World Bank).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan menegaskan, cakupan dan dampak dari pelaksanaan ILASPP sangat signifikan terhadap penguatan tata kelola pertanahan nasional.
“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” ujar Dalu
Agung Darmawan saat membuka Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Melalui perluasan pendaftaran tanah berbasis ILASPP ini, Kementerian ATR/BPN optimistis integrasi antara tata ruang dan administrasi pertanahan di Indonesia akan semakin solid, sekaligus meminimalisasi potensi sengketa lahan di masa mendatang. (Den)
