JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat sistem pengendalian internal guna mengantisipasi berbagai kendala yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang bagi masyarakat.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan pentingnya jajaran pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat pengelolaan manajemen risiko melalui pendekatan Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang terintegrasi langsung dengan proses bisnis serta transformasi digital.
Wamen Ossy berharap melalui langkah ini, pengendalian risiko di lingkungan kementerian dapat dilakukan secara lebih terukur dan berbasis data. Penguatan manajemen risiko tersebut dinilai menjadi bagian vital dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal secara menyeluruh.
Dengan penerapan manajemen risiko yang adaptif terhadap digitalisasi dan berbasis data, Kementerian ATR/BPN optimistis dapat meminimalisasi potensi permasalahan sejak dini, sekaligus mewujudkan birokrasi pertanahan yang semakin profesional, transparan, dan terpercaya. (Den)
