BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pembangunan infrastruktur yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak akan dihentikan meski Pemprov Jabar gagal memperoleh pinjaman Rp3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Sebagai solusi, opsi tunda bayar dipilih agar proyek tetap berjalan pada 2026, sementara pembayaran diselesaikan pada tahun anggaran 2027.
Dedi menyebut tunda bayar lebih realistis dibandingkan mengambil pinjaman dengan kewajiban membayar bunga. “Pilih mana, pilih tunda bayar, pilih pinjam ada bunganya?” ujarnya. Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam membelanjakan anggaran untuk kepentingan pembangunan.
Tekanan fiskal yang dihadapi Pemprov Jabar bukan semata karena pendapatan daerah stagnan, melainkan akibat penundaan penyaluran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. “Sebenarnya bukan karena faktor pendapatan yang tidak meningkat. Faktornya karena dana DBH ditunda pembayarannya,” jelas Dedi.
Sebagai langkah penyesuaian, Pemprov Jabar akan mengevaluasi belanja yang dinilai belum mendesak. Kegiatan non-prioritas berpeluang digeser ke tahun depan, sementara proyek infrastruktur tetap dilaksanakan sesuai rencana. “Infrastruktur enggak digeser. Tetap dilaksanakan sekarang. Belanja-belanja lain yang tidak urgen digeser tahun depan,” tegasnya.