ADA yang terasa janggal di panggung politik Sukabumi menjelang Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Partai Golkar, Sabtu–Minggu, 24–25 Oktober 2026, di Hotel Pangrango Salabintana. Dari sekian banyak kader, dari sekian banyak tokoh, tiba-tiba hanya ada satu nama yang muncul: Asep Japar, Bupati Sukabumi.
Padahal, awalnya ada dua nama yang digadang. Selain Asep, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar, disebut-sebut siap maju. Tetapi, menjelang pendaftaran, Budi tidak jadi mendaftar. Hilang begitu saja dari gelanggang. Seolah ada kesepakatan yang tidak pernah diumumkan. Deal politik, kata orang.
Golkar Sukabumi bukan partai kecil. Ia punya sejarah panjang, mesin politik yang kuat, dan basis massa yang tersebar. Dalam pemilu legislatif terakhir, Golkar masih bertahan sebagai salah satu partai dengan kursi signifikan di DPRD. Artinya, kompetisi internal seharusnya hidup.
Namun, kenyataan di Musda kali ini justru sebaliknya. Tidak ada kompetisi. Tidak ada adu gagasan. Tidak ada pertarungan visi. Yang ada hanya satu nama, satu calon, satu jalan.
Ketika sebuah partai besar hanya punya satu calon, pertanyaan yang muncul bukan sekadar “siapa yang akan jadi ketua,” melainkan “apa yang sedang terjadi di dalam tubuh partai itu?”
Apakah Golkar Sukabumi sedang mengalami krisis kaderisasi? Atau justru sedang menunjukkan kekuatan konsolidasi?
Kita tahu, politik lokal sering kali tidak berjalan di atas panggung yang terang. Ada ruang-ruang gelap, ada meja-meja kecil, ada percakapan yang tidak masuk berita. Di situlah deal-deal politik terjadi.
Budi Azhar, yang semula disebut-sebut, tiba-tiba tidak mendaftar. Apakah ia diberi kompensasi politik? Apakah ada janji jabatan? Atau sekadar kesepakatan untuk tidak mengganggu jalannya Musda? Kita tidak tahu. Tetapi publik berhak bertanya.
Calon tunggal memang terlihat rapi. Tidak ada konflik terbuka. Tidak ada drama perebutan kursi. Tetapi, politik tanpa kompetisi adalah politik yang kehilangan energi.
Partai yang sehat adalah partai yang berani membuka ruang kontestasi. Karena dari kontestasi lahir gagasan baru, lahir semangat baru, lahir kader-kader baru.
Ketika Golkar hanya punya satu nama, risiko yang muncul adalah stagnasi. Partai bisa kehilangan daya tarik. Publik bisa melihatnya sebagai partai yang hanya mengandalkan figur, bukan sistem.
Asep Japar tentu punya legitimasi sebagai bupati. Ia punya pengalaman birokrasi, punya jaringan, punya kekuasaan. Tetapi, apakah Golkar Sukabumi hanya akan bergantung pada satu orang?
Musda ke-XI ini seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa Golkar masih relevan, masih hidup, masih punya banyak kader. Sayangnya, yang muncul justru kesan bahwa Golkar sedang menyusut menjadi partai satu nama.
Dan di situlah kritiknya: partai politik seharusnya menjadi arena demokrasi, bukan sekadar panggung aklamasi.
Musda Golkar Sukabumi akhir pekan ini akan berjalan mulus. Tidak ada lawan, tidak ada debat, tidak ada drama. Asep Japar hampir pasti terpilih. Tetapi, di balik mulusnya jalan itu, ada pertanyaan besar yang tersisa: apakah Golkar sedang memperkuat diri, atau justru sedang kehilangan roh kompetisinya?
Karena politik tanpa kompetisi, pada akhirnya, hanyalah administrasi. Dan administrasi tidak pernah melahirkan energi perubahan.(*)