CIKOLE – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Sukabumi tahun ini tidak berhenti pada pengulangan nilai-nilai yang tercantum dalam lima sila. Di balik momentum tersebut, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki justru mengajak melihat persoalan yang masih nyata di tengah masyarakat, mulai dari pendidikan, kemiskinan hingga kebutuhan menghadirkan keadilan sosial.
Bagi Ayep, Pancasila seharusnya tidak hanya hidup dalam teks, upacara, maupun pidato. Nilai-nilainya harus terlihat dalam kebijakan yang mampu menjawab persoalan warga secara langsung.
Salah satu persoalan yang disorot adalah pendidikan. Ayep Zaki mengungkapkan, berdasarkan data yang dimilikinya, warga Kota Sukabumi yang telah mencapai jenjang pendidikan doktor atau S3 baru sekitar 89 orang.
Angka tersebut berjalan beriringan dengan fakta lain yang menurutnya jauh lebih mendasar. Masih terdapat warga yang telah memiliki KTP, tetapi belum memiliki ijazah pendidikan dasar.
Kesenjangan itu menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berbicara tentang bagaimana mencetak lulusan dengan pendidikan tinggi, tetapi juga memastikan tidak ada warga yang tertinggal sejak jenjang pendidikan paling dasar.
Pesan tersebut disampaikan Ayep seusai mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Balai Kota Sukabumi, pada Kamis (1/10).
“Saya bicara data. Bagaimana eksekutor-eksekutor yang bisa menyelesaikan permasalahan pendidikan, pengangguran, kemiskinan. Itu bagaimana eksekusinya,” ujar Ayep.
Menurutnya, Kota Sukabumi tidak kekurangan gagasan untuk menjawab berbagai persoalan tersebut. Berbagai pemikiran dan masukan telah bermunculan. Persoalan berikutnya adalah bagaimana gagasan tersebut diterjemahkan menjadi program yang benar-benar berjalan dan menghasilkan perubahan.
“Kita perlu eksekutor-eksekutor. Pemikir banyak sekali, gagasan dan masukan juga banyak. Tetapi bagaimana implementasinya, itu yang penting,” katanya.
Bagi Ayep, persoalan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari cita-cita keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Ketika masih ada warga yang tertinggal dalam pendidikan dan kemiskinan belum sepenuhnya teratasi, menurutnya, pekerjaan pemerintah masih panjang.
“Faktanya kemiskinan belum selesai. Faktanya pendidikan masih rendah. Itu yang harus kita selesaikan,” tegasnya.
Persoalan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dibuat. Ukuran lainnya adalah sejauh mana program tersebut mampu menjangkau warga yang selama ini berada di lapisan paling rentan.
Pandangan serupa disampaikan Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda. Menurutnya, Hari Kesaktian Pancasila semestinya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antara pemerintah, masyarakat dan seluruh unsur yang terlibat dalam pembangunan.
Pancasila, kata dia, tidak seharusnya berhenti sebagai simbol yang diperingati setiap tahun. Nilai persatuan dan keadilan di dalamnya harus menjadi pijakan dalam menjalankan pemerintahan sekaligus membangun Kota Sukabumi.
“Jangan hanya seremonial membacakan Pancasila, tetapi harus menjadi pemersatu seluruh elemen bangsa, mulai dari masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder,” ujarnya.
Dalam konteks pendidikan, Wawan menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak memperoleh pendidikan. Karena itu, setiap kebijakan yang diarahkan untuk memperluas akses pendidikan perlu disiapkan dengan perencanaan yang matang agar dapat benar-benar menjangkau masyarakat.
Ia juga menyinggung wacana pemerintah pusat mengenai pendidikan gratis, mulai dari jenjang TK negeri hingga perguruan tinggi negeri.
Di tingkat daerah, menurut Wawan, persoalan pembangunan tidak mungkin diselesaikan pemerintah seorang diri. Pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengawal sekaligus mendukung program yang telah dirancang.
“Semua elemen harus bergerak bersama. Pemerintah tanpa sokongan dan dukungan masyarakat tidak akan sukses,” pungkasnya.
Pada akhirnya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Sukabumi membawa kembali pembicaraan pada persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana pendidikan dapat diakses secara lebih adil, bagaimana kemiskinan ditangani, dan bagaimana kebijakan tidak berhenti sebagai gagasan.
“Menghidupkan Pancasila bukan sekadar mengingat sejarah. Tantangan yang lebih besar adalah membuat nilai keadilan sosial benar-benar dirasakan warga,” tandasnya. (ris)
