SUKABUMI — Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melalui Fakultas Manajemen Pemerintahan berkolaborasi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), menggelar Pengabdian kepada Masyarakat di salah satu hotel Kota Sukabumi, Kamis (30/7).
Mengusung tema “Transformasi Pemasaran Digital untuk Pengembangan UMKM Berdaya Saing Global dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat”, kegiatan ini menjadi wadah peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.
Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Dr. Sri Hartati menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Setiap tahun, para dosen IPDN bersama praja menjalankan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat melalui berbagai tema strategis.
“Kami adalah perguruan tinggi yang memiliki kewajiban melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Kali ini kami berkolaborasi dengan anggota Komisi II DPR RI di Kota Sukabumi. Melalui tema transformasi digital, kami berharap dapat berkontribusi membantu UMKM menghadapi tantangan globalisasi dan era digital sehingga mampu meningkatkan daya saing usahanya,” jelas Sri kepada Radar Sukabumi, Kamis (30/7).
Ia menjelaskan, Kota Sukabumi menjadi salah satu daerah yang dipilih dalam program kolaborasi pengabdian masyarakat IPDN bersama anggota Komisi II DPR RI. “Dari 14 anggota Komisi II yang terlibat dalam program tersebut, kegiatan dilaksanakan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Sumatra dan belum menjangkau seluruh provinsi di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Sri, IPDN berkomitmen memperluas jangkauan pengabdian kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan lebih banyak program pemberdayaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di berbagai daerah. “Kami berharap ke depan cakupan kegiatan ini semakin luas. Jika berkolaborasi dengan kementerian lain, tentu pengabdian kepada masyarakat bisa menjangkau lebih banyak wilayah dan lebih banyak kelompok masyarakat yang merasakan manfaatnya,” paparnya.
Lebih lanjut, Sri mengungkapkan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN telah memiliki roadmap pengabdian kepada masyarakat yang disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah. “Untuk Kota Sukabumi, fokus program diarahkan pada penguatan UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai strategi memperluas pasar dan meningkatkan daya saing,” ulasnya.
Tak hanya aktif di tingkat nasional, IPDN juga telah mengembangkan pengabdian masyarakat hingga level internasional. Sejumlah kerja sama telah dijalin dengan Suan Sunandha Rajabhat University (Thailand), Universitas Kebangsaan Malaysia, dan Universiti Utara Malaysia. “Melalui jejaring tersebut, IPDN berharap pengalaman dan inovasi yang diperoleh dapat memperkaya program pemberdayaan masyarakat di Indonesia, termasuk bagi pelaku UMKM di Kota Sukabumi,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Heri Gunawan, menekankan pentingnya penguatan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (ormas) serta penyediaan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri dua agenda kegiatan strategis di Sukabumi, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan pertama dilaksanakan bersama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri, yang berfokus pada pemberdayaan ormas guna menumbuhkembangkan potensi UMKM lokal.
Sementara agenda kedua digelar berkolaborasi dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang mengusung program pengabdian masyarakat.
Heri Gunawan mengungkapkan, potensi ormas di wilayah Sukabumi amat besar untuk didorong menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 666 ormas di wilayah Kabupaten Sukabumi dan 249 ormas di Kota Sukabumi.
“Ormas-ormas ini akan jauh lebih baik jika diberdayakan potensi UMKM-nya. Langkah ini penting agar ormas dapat tumbuh dan berkembang ke arah yang positif, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing,” ujar Heri Gunawan kepada Radar Sukabumi.
Terkait program pengabdian masyarakat bersama IPDN, politisi yang akrab disapa Hergun ini menilai pendekatan program tersebut mirip dengan skema Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau Corporate Social Responsibility (CSR) perguruan tinggi yang menyasar langsung pemberdayaan elemen masyarakat, termasuk komunitas wartawan dan ikatan istri insan pers.
Meski materi pelatihan yang diusung berfokus pada transformasi bisnis digital, Hergun memberikan catatan kritis bahwa tantangan utama bagi pegiat media dan pelaku usaha saat ini bukanlah sebatas literasi digital, melainkan kemudahan akses permodalan.
“Kawan-kawan media dan peserta yang hadir sebenarnya sudah sangat terbiasa dengan dunia digital. Jadi yang paling krusial dibutuhkan saat ini sebetulnya bukan sekadar pelatihan bisnis digitalnya, melainkan bagaimana membuka dan mempermudah akses permodalannya,” tegas Hergun.
Ia berharap melalui rangkaian sosialisasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, lembaga pendidikan tinggi, dan Komisi II DPR RI ini, para anggota ormas serta komunitas wartawan dapat berdikari secara finansial. “Pengembangan unit usaha mandiri diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas internal organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian Kota dan Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya. (Bam/Den)
