SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk mempertahankan dan memperkuat jaminan kesehatan masyarakat, meski di tengah tantangan efisiensi anggaran daerah. Langkah ini ditempuh melalui penguatan koordinasi strategis bersama BPJS Kesehatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menyatakan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menyurutkan kualitas pelayanan dasar bagi warga. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat Forum Komunikasi terkait implementasi strategi penguatan rekrutmen dan reaktivasi peserta menuju Universal Health Coverage (UHC) semester II tahun 2026 di Grand Sulanjana, Selasa (22/9/2026).
“Di tengah efisiensi yang cukup besar, kami berharap rapat koordinasi ini melahirkan solusi terbaik. Pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin agar pelayanan kesehatan tetap optimal,” tegas Ade.
Forum tersebut berfokus pada strategi menjaga keberlangsungan kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Sukabumi, sekaligus memastikan cakupan kesehatan semesta (UHC) tetap terjaga.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah V Jawa Barat, Sawal Sami Tarigan, mengapresiasi langkah kolaboratif Pemkab Sukabumi. Menurutnya, keberhasilan JKN sangat bergantung pada sinergi antar-ekosistem, terlebih saat kondisi keuangan daerah sedang mengalami penyesuaian.
“Forum ini menjadi ruang berdiskusi dan berbagi pengalaman untuk mencari jalan keluar bersama tanpa mengorbankan hak masyarakat,” kata Sawal.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, Nora D. Manurung, menekankan bahwa JKN merupakan program strategis negara yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga media dan akademisi.
“Kolaborasi seluruh ekosistem ini adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan,” pungkas Nora. (Den)
