Oleh: Handi Salam
DEMOKRASI itu seperti jalan tol Bogor-Ciawi Sukabumi (Bocimi) yang tidak kunjung usai. Dibangun panjang, mahal, penuh tantangan. Begitu selesai, bukan berarti kita bisa tidur nyenyak. Ada saja lubang, ada saja kendaraan mogok, ada saja kecelakaan. Begitu juga dengan demokrasi Indonesia. Dan KPU RI adalah petugas tol yang harus berjaga 24 jam, memastikan arus lalu lintas suara rakyat tidak macet, tidak disabotase, dan sampai ke tujuan.
Hari ini KPU RI berusia 73 tahun. Usia yang, kalau manusia, sudah pensiun bahkan sebagian ada yang pikun. Tapi demokrasi tidak mengenal pensiun. Justru semakin tua, semakin banyak ujian. Dari pemilu pertama tahun 1955 yang penuh semangat, sampai era digital sekarang yang penuh hoaks. Dari logistik yang harus diangkut pakai perahu ke pulau-pulau kecil, sampai data yang harus dijaga dari serangan hacker. Semua itu harus ditanggung KPU.
Saya sering berpikir: apa sih yang paling berat bagi KPU? Bukan sekadar mengirim kotak suara ke pelosok. Bukan sekadar menghitung jutaan kertas suara. Yang paling berat adalah menjaga kepercayaan. Kerena bisnis paling mahal saat ini adalah kepercayaan. Karena demokrasi itu bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah. Demokrasi itu soal rakyat percaya bahwa suaranya dihitung. Kalau kepercayaan itu hilang, pemilu bisa jadi sekadar sandiwara. Sandiwara Izasah yang Berlarut-larut misalnya.
Kepercayaan itu ibarat oksigen. Tidak terlihat, tapi tanpa itu kita mati. Demokrasi bisa berjalan dengan segala kekurangan teknis, tapi tidak bisa hidup tanpa kepercayaan. KPU harus terus membuktikan bahwa ia independen, bebas dari intervensi kekuasaan, dan berpihak hanya pada rakyat.
Independensi ini bukan sekadar jargon. Ia adalah fondasi. Kalau fondasi ini retak, bangunan demokrasi bisa runtuh. Dan sekali runtuh, membangunnya kembali jauh lebih sulit. Seperti rumah yang roboh karena gempa, butuh waktu lama untuk berdiri lagi.
Era Digital
Di era digital, tantangan KPU justru lebih rumit. Kalau dulu orang ribut soal surat suara tercecer, sekarang orang ribut soal berita palsu di WhatsApp. Kalau dulu orang curiga kotak suara diganti di jalan, sekarang orang curiga data di server diutak-atik. Demokrasi memang tidak pernah selesai. Selalu ada bab baru, selalu ada ujian baru.
Media sosial adalah arena baru pertarungan politik. Di sana, kebenaran sering kalah oleh sensasi. KPU dituntut bukan hanya sebagai penyelenggara teknis, tetapi juga sebagai penjaga integritas informasi. Transparansi data, sistem rekapitulasi elektronik, hingga literasi digital bagi pemilih menjadi agenda mendesak agar kepercayaan publik tidak terkikis.
Demokrasi Itu Melelahkan
Saya teringat satu hal: demokrasi itu seperti listrik. Kita baru sadar betapa pentingnya ketika lampu mati. Begitu juga KPU. Kita baru sadar betapa vitalnya ketika pemilu kacau. Maka, di usia 73 tahun ini, KPU harus terus menjaga agar lampu demokrasi tidak padam. Agar rakyat tidak kehilangan cahaya kepercayaan.
Demokrasi memang melelahkan. Ia penuh kompromi, penuh perdebatan, penuh prosedur. Tapi justru di situlah nilainya. Demokrasi bukan jalan pintas. Demokrasi adalah jalan panjang yang berliku. Dan KPU adalah pengawal yang memastikan kita tidak tersesat.
Harapan saya sederhana: jangan pernah lelah. Demokrasi memang melelahkan. Tapi kalau KPU menyerah, yang runtuh bukan hanya lembaga, melainkan bangsa. Demokrasi itu tidak pernah selesai. Dan KPU harus siap berjaga, sampai kapan pun.
Pada akhirnya, Di usia ke-73, KPU harus berani melakukan refleksi. Demokrasi Indonesia masih menghadapi banyak pekerjaan rumah: partisipasi pemilih yang fluktuatif, politik uang yang membayangi, hingga keterbatasan akses bagi kelompok marginal. Harapan ke depan adalah bagaimana KPU mampu memperkuat transparansi, memperluas partisipasi, dan membangun kepercayaan publik. Bukan sekedar omon-omon, tapi suara yang menjelma menjadi gerakan nyata. (*)
*Penulis adalah Pimpinan Redaksi Radar Sukabumi