SUKABUMI — Kehadiran infrastruktur jalan tol kerap kali digadang-gadang sebagai katalis utama kemajuan daerah. Namun, di balik gegap gempita pembukaan ruas tol baru, tersimpan pekerjaan rumah yang kompleks. Hal inilah yang menjadi sorotan tajam Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, dalam pandangannya terkait progres pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).
Pembangunan Tol Bocimi kini memasuki babak baru yang menjanjikan sekaligus menuntut kesiapan ekstra dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat lokal itu sendiri.
Kabar baik datang dari progres fisik Tol Bocimi Seksi 3. Berdasarkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, pembebasan lahan maupun konstruksi di seksi ini dipastikan telah rampung sepenuhnya.
Heri Gunawan mengungkapkan, ruas jalan tol tersebut ditargetkan sudah dapat dioperasikan secara penuh pada Februari 2027 mendatang, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperlancar arus mudik dan libur Lebaran. Bahkan, terdapat wacana agar jalur ini dapat difungsikan secara terbatas sebagai langkah uji coba pada momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini.
“Seksi 3 sudah selesai dan ditargetkan beroperasi pada Februari mendatang untuk mendukung kelancaran arus Lebaran. Bahkan, dari informasi yang kami terima, akhir tahun ini atau saat libur tahun baru sudah bisa dijajal untuk uji coba,” ujar Heri Gunawan usai kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di salah satu hotel wilayah Kota Sukabumi pada Jumat (30/10).
Kendati menyambut positif kelancaran mobilitas yang ditawarkan, Hergun memberikan peringatan keras (early warning) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak terlena. Peningkatan arus kendaraan yang masuk ke Sukabumi diprediksi akan memicu titik-titik kemacetan baru.
Ia menganalisis, salah satu masalah krusial yang mengancam adalah terjadinya penyempitan jalur (bottleneck) di daerah ujung yang mengarah ke Sukaraja. Ketika volume kendaraan dari Jakarta atau kota lain membludak, terutama bagi pengendara yang hendak menuju Cianjur sebagai jalur alternatif, maka infrastruktur jalan eksisting di tingkat lokal dinilai belum tentu sanggup menampung lonjakan tersebut.
“Akses mobilisasi orang ke Sukabumi akan semakin terbuka. Namun, jalurnya di bagian ujung itu menyempit di sekitar Sukaraja. Ini pasti akan memicu titik kemacetan baru,” tegasnya.
Legislator asal Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi ini, menilai bahwa fenomena kemacetan ini dikhawatirkan akan mengubah pola mobilitas, di mana pengendara terpaksa menghabiskan waktu di jalan atau singgah di titik-titik istirahat akibat padatnya arus lalu lintas.
Di sisi lain, tantangan besar justru membayangi progres lanjutan pembangunan Tol Bocimi Seksi 4 yang menghubungkan Cibolang hingga Sukaraja.
Berdasarkan penelusurannya, pembebasan lahan untuk proyek Tol Bocimi Seksi 4, baru terselesaikan di wilayah kota, sementara untuk wilayah kabupaten (seperti dari Cibolang ke Cisaat dan Kecamatan Sukabumi arah Sukaraja) praktis belum berjalan.
Ia membeberkan, bahwa hambatan utama bukan lagi pada ketersediaan anggaran di Kementerian PUPR, melainkan persoalan transisi birokrasi, yakni belum rampungnya pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, setelah tugas PPK Seksi 3 selesai.
Ia melontarkan kritik tajam agar kekosongan atau keterlambatan penunjukan PPK ini segera diatasi. Jika proses administrasi dan pembebasan lahan Seksi 4 ini dibiarkan menggantung sementara Seksi 3 sudah beroperasi, dikhawatirkan lahan di sepanjang trase tol akan menjadi ajang spekulasi liar oleh pihak-pihak tertentu.
“Anggarannya sudah ada, tetapi permasalahannya PPK yang baru untuk Seksi 4 belum selesai dibentuk. Kalau ini dibiarkan menggantung dan seksi tiganya jalan, tanah di sana bisa ‘digoreng’ oleh orang-orang (spekulan), yang pada akhirnya justru akan membengkakkan pengeluaran biaya dan merugikan negara,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa DPR tidak dalam kapasitas melakukan intervensi teknis, melainkan mendorong agar program strategis nasional (PSN) ini, berjalan sesuai koridor.
Dari sudut pandang makroekonomi, hadirnya Tol Bocimi diyakini akan mendongkrak laju investasi, mendongkrak sektor pariwisata, serta menaikkan angka kunjungan ke Sukabumi secara signifikan. Harga properti dan nilai sewa ruko di perkotaan pun dilaporkan merangkak naik akibat tingginya tingkat inflasi dan daya tarik wilayah.Namun, Hergun melontarkan pertanyaan reflektif yang mendasar. “Iya, siapa yang benar-benar akan menikmati kue pembangunan ini,” bebernya.
Ia menyoroti pergeseran gaya hidup generasi muda, seperti kaum milenial dan Gen Z, di tengah menjamurnya kafe-kafe baru di Sukabumi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan modernisasi kota yang ‘cantik’ ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan keterampilan (skill).
“Mendongkrak ekonomi itu pasti, tetapi pertanyaannya siapa yang akan menikmati? Apakah milenial dan Gen Z kita siap? Jika perubahan pola hidup ini tidak dibarengi dengan peningkatan keahlian dan penguasaan aset, masyarakat lokal justru akan tergusur di tanahnya sendiri. Ini yang berbahaya dan ngeri,” ungkap Hergun memperingatkan.