sukabumimetro.com/ – Ancaman penipuan digital berbasis kecerdasan buatan (AI) semakin mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lebih dari 608.000 laporan penipuan telah ditangani Indonesia Anti-Scam Center hingga Juni 2026. Kondisi tersebut mendorong pemangku kepentingan lintas sektoral mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperkuat perlindungan masyarakat melalui Bandung Digital Safety Forum 2026 di Pendopo Wali Kota Bandung, Kamis (29/10/2026).
Forum yang digagas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) tersebut mempertemukan unsur pemerintah, regulator, perbankan, praktisi keamanan siber, perusahaan teknologi finansial (fintech), akademisi, dan kalangan media.
Mereka menyatukan komitmen untuk menghadapi perkembangan kejahatan siber yang semakin kompleks. Terlebih, pelaku kejahatan kini mulai memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memperdaya masyarakat melalui manipulasi suara, wajah, video, hingga pencurian identitas digital.
Persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai ancaman teknologi semata. Sebab, kejahatan digital berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan, mengancam keamanan transaksi, dan merugikan pelaku usaha.
Karena itu, forum tersebut menghasilkan pernyataan sikap bersama bertajuk Aman Digital 2026. Komitmen ini menitikberatkan pada upaya melawan kejahatan siber, mencegah penyalahgunaan AI, serta mewujudkan ekosistem digital yang aman bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penipuan Digital Berbasis AI Kian Mengkhawatirkan
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, menilai perkembangan transformasi digital harus diimbangi kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan baru.
Dalam sambutan melalui rekaman video, Nezar mengapresiasi inisiatif PWI Jawa Barat dan JHB yang menghadirkan ruang kolaborasi untuk membahas keamanan digital.
Menurutnya, insan pers tidak cukup hanya melaporkan persoalan yang terjadi di masyarakat. Media juga perlu mengambil peran dalam mencari solusi dan memperkuat edukasi publik.
Nezar mengingatkan, modus kejahatan seperti social engineering, phishing, scam, deepfake, hingga voice cloning semakin memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.
Akibatnya, masyarakat semakin sulit membedakan suara, wajah, maupun video asli dengan hasil manipulasi digital.
“Artinya, tingginya literasi tidak otomatis membuat kita aman; kewaspadaan harus menjadi kebiasaan,” tegas Nezar.
Peringatan tersebut sejalan dengan data Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Hingga 30 Juni 2026, pusat penanganan penipuan transaksi keuangan yang dibentuk OJK bersama Satgas PASTI itu menerima 608.167 laporan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 557.751 rekening telah diblokir. Sementara itu, dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp674,1 miliar.
Data tersebut memperlihatkan bahwa penipuan digital bukan lagi persoalan sporadis. Kejahatan ini telah berkembang menjadi ancaman serius yang membutuhkan penanganan terkoordinasi.
Lebih jauh, dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat yang memiliki keterbatasan pemahaman teknologi. Pelaku usaha, aparat penegak hukum, akademisi, bahkan jurnalis juga berpotensi menjadi sasaran.
Dengan demikian, kemampuan menggunakan teknologi tidak otomatis menjamin seseorang terbebas dari penipuan. Verifikasi informasi, kehati-hatian dalam bertransaksi, dan perlindungan data pribadi tetap menjadi kebutuhan utama.
Pemerintah Perkuat Perlindungan, Human Verification Jadi Kunci
Menghadapi ancaman tersebut, pemerintah terus memperkuat sistem perlindungan di ruang digital. Nezar menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan registrasi biometrik nomor seluler secara penuh mulai 1 Juli 2026 untuk aktivasi nomor baru.
Kebijakan ini bertujuan memperkuat validitas identitas pelanggan sekaligus mempersempit celah penyalahgunaan nomor seluler untuk spam call, phishing, dan pencurian kode one-time password (OTP).
Pemerintah juga berkoordinasi dengan OJK, Bank Indonesia, serta aparat penegak hukum untuk menindak praktik judi online dan penipuan digital.
Namun, Nezar menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara regulator, industri keuangan, operator telekomunikasi, akademisi, dunia usaha, dan media menjadi bagian penting dalam membangun keamanan digital.
Salah satu prinsip yang perlu diperkuat adalah human verification atau verifikasi oleh manusia.Prinsip ini mengharuskan masyarakat tidak langsung percaya terhadap pesan, panggilan, maupun video yang diterima, sekalipun terlihat meyakinkan.
Nezar mengingatkan masyarakat untuk membiasakan diri memeriksa ulang informasi, mengonfirmasi melalui saluran resmi, serta tidak terburu-buru mentransfer uang atau membagikan data pribadi.
“Perkuat literasi tentang AI. Kita perlu membiasakan prinsip human verification: cek ulang, konfirmasi lewat kanal resmi, dan jangan terburu-buru mentransfer atau membagikan data sekalipun suara atau wajah yang kita lihat tampak begitu meyakinkan,” ujarnya.
Selain itu, Nezar memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan UMKM.
Menurutnya, Jawa Barat merupakan salah satu pusat adopsi pembayaran digital terbesar dengan sekitar 8,43 juta merchant QRIS.
Pertumbuhan transaksi digital tersebut perlu diimbangi kemampuan pelaku usaha dalam memverifikasi pembayaran, mengamankan akun bisnis, dan mengetahui saluran pengaduan apabila menjadi korban penipuan.
Dengan begitu, digitalisasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Nezar juga mengajak media untuk menjadi garda edukasi publik. Media diharapkan menyebarkan informasi yang akurat, meluruskan hoaks, dan meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan.
Bandung dan Sumedang Dukung Penguatan Keamanan Digital
Dukungan terhadap penguatan keamanan ruang digital juga disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.
Melalui rekaman video, Farhan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Bandung Digital Safety Forum 2026 yang digagas PWI Jawa Barat dan JHB.
Farhan mengaku bangga karena forum tersebut mengajak berbagai pihak mengambil peran dalam menjaga ruang digital yang aman di tengah perkembangan kecerdasan buatan.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Bandung sebagai pemerintahan yang berperan aktif dalam keamanan digital pada tata kelola pemerintahan.
Farhan sebenarnya berencana menghadiri kegiatan secara langsung di Pendopo Wali Kota Bandung. Namun, ia berhalangan karena harus menjalankan tugas negara dengan menghadiri kegiatan KPK di Serang, Banten.
Meski tidak hadir secara langsung, Farhan berharap seluruh rangkaian forum berjalan aman dan lancar serta menghasilkan langkah nyata bagi perlindungan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menilai kolaborasi lintas sektoral menjadi langkah penting untuk mengamankan ruang digital dari berbagai ancaman di era AI.
Dony juga menyampaikan apresiasi kepada panitia atas penghargaan yang diberikan kepadanya sebagai kepala daerah yang konsisten mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan.
Ia semula berencana hadir langsung untuk memperkuat komitmen bersama menjaga kedaulatan digital. Namun, agenda kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan membuatnya menyampaikan dukungan melalui video.
Dony berharap forum tersebut tidak berhenti pada diskusi dan pernyataan komitmen. Sebaliknya, kegiatan ini harus mampu melahirkan solusi nyata dan berkelanjutan.
Tiga Komitmen Aman Digital 2026, Libatkan Lintas Sektoral
Puncak Bandung Digital Safety Forum 2026 ditandai dengan pernyataan sikap bersama bertajuk Aman Digital 2026.
Dalam deklarasi tersebut, seluruh peserta menyepakati tiga komitmen utama.
Pertama, melawan segala bentuk kejahatan siber untuk melindungi data pribadi dan transaksi digital.
Kedua, mencegah penyalahgunaan kecerdasan buatan, termasuk praktik deepfake dan voice cloning yang berpotensi digunakan untuk penipuan serta manipulasi identitas.
Ketiga, mewujudkan ekosistem digital yang aman bagi masyarakat dan UMKM.
Komitmen tersebut mengusung semangat “Dari Bandung Hari Ini, untuk Semua” dengan tema “Ruang Digital Aman di Era AI: Mitigasi Risiko, Perlindungan Transaksi Digital dan Penguatan Kepercayaan Publik”.
Penyelenggaraan forum ini juga mendapat dukungan lintas sektoral dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Sumedang, BRI, Dinas Perhubungan Jawa Barat, bank bjb, Bank Indonesia, BJB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, MUJ, dan Semen Kujang.
Keterlibatan pemerintah, regulator, perbankan, serta dunia usaha tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi digital, meningkatkan keamanan transaksi, dan membangun kesadaran masyarakat terhadap risiko kejahatan berbasis AI.
Nezar berharap forum ini menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, termasuk gerakan “Bandung Aman Digital” yang diluncurkan dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Pada akhirnya, keamanan ruang digital tidak cukup dibangun melalui regulasi dan teknologi. Kesadaran masyarakat, kemampuan mengenali modus kejahatan, serta keberanian melakukan verifikasi menjadi bagian penting dalam memutus rantai penipuan.
Kolaborasi lintas sektoral pun diharapkan menjadi langkah berkelanjutan untuk membangun ruang digital Jawa Barat dan Indonesia yang aman, cerdas, serta terpercaya.(*)