PALABUHANRATU – Persoalan ketidaksesuaian data desil kembali mencuat. Puluhan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Miskin dan Jama’ah Majelis Dzikir Mahabbaturrosul mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi di Jalan Komplek Perkantoran Jajaway, Palabuhanratu, Selasa (22/9/2026).
Mereka meminta DPRD Kabupaten Sukabumi turun tangan menyikapi data desil yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Pasalnya, ketidaktepatan data tersebut disebut berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga layanan kesehatan dan pendidikan.
Aspirasi itu diterima Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Ferry Supriyadi didampingi anggota Komisi IV Saepulloh. Audiensi juga dihadiri perwakilan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPS serta pihak rumah sakit.
Ferry mengatakan, dalam audiensi tersebut masyarakat membawa sejumlah contoh kasus yang dinilai menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi riil di lapangan dengan data desil.
Menurutnya, terdapat warga dengan kondisi ekonomi sulit dan memiliki persoalan kesehatan serius, namun justru tercatat dalam desil tinggi. Salah satunya warga yang disebut tidak dapat bekerja karena menderita tumor dan membutuhkan tindakan operasi, tetapi masuk dalam desil 9.
“Ada pula warga penyandang disabilitas yang disebut masuk desil 9. Bahkan, Ferry menyebut terdapat masyarakat dengan suami yang bekerja sebagai buruh bangunan, tetapi dalam data tercatat memiliki pekerjaan berbeda,” ungkap Ferry saat diwawancara.
“Pendataan dan kenaikan desil yang sekarang itu sangat tidak relevan dengan kondisi masyarakat di lapangan. Sehingga pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban,” sambungnya.
Dampak persoalan tersebut, lanjut Ferry, tidak sebatas pada hilangnya bantuan sosial. Data desil juga berkaitan dengan sejumlah program pemerintah, termasuk kepesertaan BPJS PBI serta bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Ferry menyebut pihak BPS dan Dinas Sosial yang hadir dalam audiensi mengakui masih terdapat persoalan pada data tersebut dan diperlukan perbaikan. Namun, ia menegaskan DPRD tidak ingin masyarakat menjadi korban selama proses perbaikan data berlangsung.
“Kami terus tindak lanjut. Yang paling kami garis bawahi adalah masyarakat Kabupaten Sukabumi jangan sampai menjadi korban kesalahan data desil,” tegasnya.
Komisi IV, kata Ferry, bahkan meminta pihak rumah sakit tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan pertolongan medis, meski terkendala persoalan data. Langkah tersebut disebut sebagai solusi jangka pendek untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh hak dasar, terutama pelayanan kesehatan.
“Rumah sakit tidak boleh menolak dan wajib menerima dalam rangka penyelamatan jangka pendek,” katanya.
Sementara untuk jangka panjang, lanjut Ferry, DPRD berencana mengundang seluruh kepala perangkat daerah terkait, termasuk Kepala BPS dan Dinas Sosial, guna membahas langkah konkret pemutakhiran data.
Ferry menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, apabila ketidaksesuaian data terjadi secara luas di berbagai wilayah Kabupaten Sukabumi, dampaknya berpotensi meluas, terutama ketika masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru dinyatakan tidak berhak.
“Kalau tidak secepatnya diperbaiki dan tidak ada penanganan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, ini akan jadi konflik sosial yang begitu besar,” ungkapnya.
Ia menegaskan, negara harus hadir ketika masyarakat miskin membutuhkan perlindungan dan pelayanan. Karena itu, kesalahan administratif dalam pendataan tidak boleh membuat masyarakat kehilangan hak-haknya.
Ferry juga mengungkapkan bahwa persoalan yang disampaikan dalam audiensi tersebut baru berasal dari masyarakat di sekitar Palabuhanratu. Ia khawatir persoalan serupa muncul di wilayah kecamatan dan desa lainnya, terutama dalam penyaluran bantuan sosial.
“Ini baru dari satu kecamatan kurang lebih di sini, di Palabuhanratu. Jangan sampai ini berefek ke mana-mana,” paparnya.
Masih kata Ferry, komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi akan terus memastikan persoalan tersebut dan akan kembali dibahas bersama seluruh instansi terkait.
“Pemutakhiran data ini menjadi langkah penting agar klasifikasi desil benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam penyaluran program pemerintah,” tandasnya. (Ndi).
