BANDUNG – Terkait masalah pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), menargetkan seluruh wilayah di Jabar bebas atau Zero ATS (Anak Tidak Sekolah). Hal itu ditegaskan pula oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman.
Herman menginstruksi kepada seluruh kepada jajaran birokrasi dan instansi pendidikan di Kabupaten/Kota untuk menuntaskan masalah ATS. Bahkan target Jabar harus bebas atau Zero ATS selambat-lambatnya 2029 mendatang.
Herman pun menyoroti anomali status pembangunan saat ini. Menurutnya, di usia kemerdekaan dan berdirinya Provinsi Jawa Barat yang sudah 81 tahun, masih terdapat 508.000 ATS (versi Dapodik).
Namun, jika merujuk atau berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tercatat sebanyak 420.000 anak usia 7-18 tahun yang menjadi ATS. Dengan demikian lanjut Herman, ratusan ribu ATS ini adalah risiko besar. Jika tidak tertangani, akan menyia-nyiakan momentum Bonus Demografi.
Menurut Herman, untuk mengakselerasi penyelesaian terkait ATS ini, Herman memastikan ketersediaan dana dari pemerintah pusat dan melarang keras adanya pungutan terhadap orang tua siswa.
“Untuk pembiayaan, kita back-up semuanya dari dana BOS. Jangan membebani orang tua. Jika masih ada kepala sekolah atau pengelola pendidikan yang membebani warga untuk mengatasi anak tidak sekolah, laporkan ke saya,” tegas Herman, dikutip laman Disdik Jabar, Senin (19/10/2026).
Dikatakannya, bahwa Pemprov Jabar kini telah memiliki profil lengkap anak-anak yang putus sekolah. Melalui aplikasi Sada Jabar yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Sehingga pemerintah dapat memantau data ATS secara spesifik berdasarkan nama dan alamat (by name-by address) hingga tingkat RT, RW, dan kepala desa, ungkapnya.
Dengan data dan skema pembiayaan yang sudah matang, Herman juga menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Camat hingga aparat desa untuk turun langsung ke lapangan mengarahkan ATS kembali ke sekolah formal, SMA Terbuka (Smater) maupun program pendidikan kesetaraan.
Untuk itu, Sebagai bentuk pengawasan ketat, evaluasi kinerja pun akan diberlakukan. “Semua dashboard sistem pemantauan akan saya buka agar semua bisa memonitor progres di masing-masing daerah,” ujar Herman.
“Kalau ada daerah yang angka ATS-nya mandek, kita akan evaluasi langsung kinerja Kepala Dinas Pendidikannya,” tandasnya, menambahkan. (Ron/Nzr)