SUKABUMI— Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemkab Sukabumi mengambil langkah tegas terhadap aktivitas penambangan tanah merah yang diduga ilegal di Kecamatan Nagrak.
Sidak dilakukan menyusul maraknya penghentian sementara suplai tanah urugan untuk proyek Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 3.
Tim gabungan terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Dinas ESDM Jabar, Satpol PP, dan pihak kecamatan. Mereka menggelar inspeksi mendadak ke lokasi pengerukan tanah merah di Jalan Kubang, Desa Cisarua. DeAktivitas yang berdekatan dengan area Tol Bocimi itu diduga berlangsung cukup lama tanpa izin resmi.
Kepala Bidang Kemitraan dan Penaatan Hukum Lingkungan DLH Sukabumi, Arli Harliana, menegaskan pihaknya bergerak cepat merespons keluhan warga.
“Walaupun kewenangan perizinan ada di provinsi, kami di daerah harus merespons cepat laporan masyarakat. Terlebih saat musim hujan, potensi dampak lingkungan dan risiko bencana dari penggunaan alat berat serta lalu lintas truk pengangkut tanah harus dimitigasi,” ujarnya, Jumat (2/10).
Sebelumnya, Dinas ESDM Jabar Wilayah I Cianjur juga menghentikan operasional tiga tambang tanah merah ilegal di Kecamatan Cibadak. Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur, Iman Budiman, menegaskan penambangan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat dijerat sanksi pidana.
Langkah itu dilakukan atas arahan langsung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.Hingga berita ini diturunkan, pengelola PT RPI belum memberikan keterangan resmi terkait kelengkapan dokumen izin maupun tindak lanjut pascasidak.(den/d)
